BGN Turun Langsung ke Labakkang, Evaluasi Ketat SPPG Usai Dugaan Keracunan 74 Siswa

PANGKEP  SULSEL— Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., melakukan kunjungan langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Labakkang 2, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul peristiwa 74 siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Baca juga: Mahasiswa FKM Unhas Gelar Seminar Awal PBL II di Desa Belo, Fokus Eksplorasi Aset dan Solusi Kesehatan

Kehadiran Brigjen TNI (Purn) Rudi Setiawan di lokasi bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung sekaligus memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Dalam keterangannya kepada awak media, Rudi Setiawan menegaskan pentingnya pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengolahan makanan di dapur SPPG Labakkang 2. Ia menyebutkan adanya dugaan kontaminasi bakteri yang bersumber dari air yang digunakan dalam proses produksi makanan.

Baca juga: Mahasiswa FKM Unhas Paparkan Pemetaan Aset Kesehatan Desa Maccile Soppeng dalam Seminar Akhir PBL II

“SPPG harus segera berbenah. Standar SOP wajib dijalankan secara ketat, mulai dari kebersihan lingkungan, pengolahan bahan makanan, hingga pendistribusian, ” tegas Rudi Setiawan saat meninjau area dapur.

Ia juga menekankan bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh seluruh petugas dapur merupakan kewajiban mutlak. Selain itu, pihak yang tidak berkepentingan dilarang keras memasuki area produksi demi menjaga keamanan pangan.

Baca juga: Mahasiswa PBL II FKM Unhas Gelar Seminar Akhir di Desa Jampu Soppeng, Paparkan Pemetaan Aset Kesehatan Berbasis Komunitas

Rudi Setiawan turut menyoroti temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep yang menemukan adanya aktivitas di ruang produksi tanpa penggunaan APD. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi besar menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat program.

“Keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Setiap pelanggaran SOP harus segera diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang, ” ujarnya.

Baca juga: Dari Stunting hingga Hipertensi, PBL II FKM Unhas Petakan Aset Kesehatan Kelurahan Bila Soppeng

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah seluruh catatan perbaikan dari Dinas Kesehatan ditindaklanjuti, pihak SPPG diwajibkan melakukan uji coba pendistribusian makanan kepada sekitar 200 siswa selama dua hari berturut-turut.

Uji coba tersebut bertujuan agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pengambilan sampel makanan untuk diuji secara laboratorium sebagai bahan evaluasi dan dasar penerbitan sertifikasi kelayakan dapur SPPG.

Baca juga: Bupati Pangkep MYL Raih Penghargaan Kemenkes, Bukti Nyata Keberhasilan Tekan Angka Stunting

“Jika semua pembenahan telah selesai dan sertifikasi kelayakan diterbitkan, insyaallah SPPG Labakkang 2 dapat kembali beroperasi pada awal Januari 2026, sekitar tanggal 5 Januari, ” jelas Rudi Setiawan.

Ia berharap seluruh siswa yang sempat terdampak dapat segera pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kondisi sehat. Menurutnya, kesehatan dan keselamatan siswa merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Program ini sangat baik untuk peningkatan gizi anak-anak, namun harus dilaksanakan dengan standar keamanan pangan yang ketat. Keselamatan dan kesehatan siswa adalah yang utama, ” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, proses evaluasi dan pembenahan di dapur SPPG Labakkang 2 masih terus berlangsung. Pihak Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, serta unsur terkait lainnya terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. ( Herman Djide)